*



Anda sedang menonton: Kasus pelanggaran ham di papua

*

Kabar Latuharhary – Indonesia adalah penyimpangan satu negara dengan komitmen tinggi terhadap penghormatan baik asasi umat ​​manusia (HAM). Tapi implementasi terhadap komitmen tersebut dinilai belum sesuai dengan situasi umum apa terjadi di Papua. Siklus kekerasan di Papua tercatat tidak pernah berhenti, ditambah kapak lain sebagai diskriminasi dan stigmatisasi. Batin cakupan tersebut komnas HAM mengedepankan dialog damai seperti strategi utama buat penyelesaian kasus kekerasan, sekaligus pembuka jalan buat isu-isu pelanggaran HAM.Demikian pemfitnahan poin lebah yang disampaikan Komisioner pelatihan dan menasihati HAM Beka Ulung Hapsara di dalam Pernyataan Pers dan diskusinya Publik berjudul "Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi akhir Kekerasan". Acara ini diselenggarakan secara on line oleh Klaster Kajian menabrak Pertahanan dan Keamanan pusat Penelitian politik (P2P) Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis, 6 Mei 2021.Mengawali paparannya, komisioner apa akrab disapa Beka refers berbagai instrumen HAM yang menjadi komitmen otoritas Indonesia. “Banyak pihak pembuat kebijakan, ~ politisi ataupun aktivis di net dan sosial media sering kali mengabaikan soal HAM. Padahal jika kita lihat komitmen Indonesia tentang HAM itu, noël kurang-kurang,” ujar Beka. Di dalam paparannya, banyak komitmen yang disebutkan Beka di antaranya: Undang-Undang mendasar (UUD) 1945 Pasal 28A sampai Pasal 28J; Undang-Undang nomor 39 lima 1999 circa Hak Asasi Manusia; Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 circa Pengadilan HAM; Undang-Undang nomor 40 lima 2008 circa Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; ratifikasi berbagai instrumen HAM penginternasionalan (delapan kovenan dan dua optional protocol); adanya lembaga bangsa independen kemudian Komnas HAM, komnnas Perempuan, Komisi keterpurukan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman republik Indonesia (ORI) dan lain-lain.Komitmen lainnya, Indonesia adalah anghamon-design.comta Dewan HAM PBB buat yang kelima kalinya berturut-turut. “Ini juga bentuk komitmen Indonesia untuk ikut serta aktif dalam memajukan HAM internationale dan juga memastikan bahwa kebijakan, operasional, serta pelaksanaannya harus bersandar kepada prinsip dan membakukan HAM,” kata Beka.
*
*
Lebih lanjut, Beka menyoroti berbagai situasi umum yang terjadi di Papua. “Saya mencatat, ada tiga situasi umum di Papua. Pertama, siklus kekerasan yang noël pernah memegang serta terus memakan korban jiwa, baik dari aparat keamanan, TNI, Polri, social sipil, aktivis dan sebagainya. Kedua, kualitas dan jangkauan layanan publik apa belum mencapai semua quenn di Papua karena pemenuhan daratkan ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, pemerintah lebih prioritasi pendekatan baik ekonomi dibandingkan ke kanan sipil, politik, sosial dan budaya,” ucap Beka.Kondisi dll di Papua, masih adanya diskriminasi dan stigmatisasi, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi serta berserikat dan berkumpul. “Banyak aktivis-aktivis, pertahanan HAM ketika mau berkumpul, menyatakan pendapat, aksi damainya saya bubar aparat. Noël diberikan kesempatan karena mengekspresikan tuntutannya secara damai kepada pemerintah,” kata Beka.Berkaca dari situasi umum tersebut Beka menyampaikan mayoritas rekomendasi komnas HAM. “Pertama, kita harus mengedepankan kotak dialog damai kemudian strategi major penyelesaian siklus kekerasan sekaligus pembuka jalan untuk isu-isu lain, such ketidakadilan, diskriminasi, ke kanan ulayat dan sebagainya,” ujar Beka. Selain itu juga memastikan menhamon-design.comlahnya penegakan hukum walk secara fair dan transparan kepada segenap pihak yang diduga bersalah. Ketiga, menjalankan mekanisme batin Undang-Undang Otonomi Khusus untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Terakhir, bangunan kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM apa berat.“Sampai saat ini, komnas HAM belum pernah dengar atau mendapat cerita upaya-upaya pemerintah untuk membangun pemulihan korban, tanpa harus menjadikannya alasan untuk mendorong impunitas bagi para pelaku.

Lihat lainnya: Soal Ukk Ips Kelas 4 Sd Semester 2 Dan Kunci Jawaban, Soal Pat Ukk Ips Kelas 4 Sd Mi Tahun 2019

Pemulihan korban harus satu bagian, tetapi penyelesaian yang bermartabat bagi para pelaku pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat itu juga harus dijalankan,” kata Beka. (Niken Sitoresmi/Ibn).