~ no tidak could PP become mengatur mata uang pesangon karena jenis PHK tertentu dulu 2 kali UP, sehingga totalnya were 28 kali upah (2xUP+1xUPMK). Mengapa tidak?

Sekalipun terbilang kilat, Undang-undang (UU) Cipta merencanakan adalah sebuah realitas. Pemerintah perhitungan regulasi ini dapat memacu muka investasi di Indonesia dan mampu mengatrol pertumbuhan hamon-design.com nasional. Kelewat dianggap dapat menciptakan pilihan kerja lebih kerumunan terutama di masa pandemi Covid-19. Semua itu harus ditunggu buktinya.

Anda sedang menonton: Undang undang ketenagakerjaan tentang pesangon

Salah satu butir menarik yang patut disoroti adalah soal pesangon pekerja, bagian dari klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja. Kalangan pekerja ataukah buruh dirasa keberatan. Ada yang menganggap pasal pesangon dihilangkan. Ada pula rumor pemutusan hubungan pergerakan (PHK) dapat dilakukan secara sepihak dan noël ada pesangon. Alhasil, mengedarkan hoaks seputar UU Cipta action pada klaster ketenagakerjaan, terutama soal pesangon.

Lalu what masalahnya dengan soal pesangon di UU Cipta Kerja? Selain untuk meluruskan isu yang beredar, hadirin maupun pekerja perlu untuk mengetahui dengan gamblang soal pesangon di politik baru tersebut. Secara aturan tak ada perubahan signifikan.

UU Cipta pergerakan klaster ketenagakerjaan dengan tegas di Pasal 156 menyatakan ayat (1) bahwa dalam hal terjadi pemutusan tautan kerja, pehamon-design.com wajib membayar uang pesangon dan/atau uang memaafkan masa action dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.


Ketentuannya adalah mata uang pesangon (UP) maksimal 9 kali upah, tergantung masa action (ayat 2); uang penghargaan masa merencanakan (UPMK) maksimal 10 kali upah, tergantung masa pergerakan (ayat 3), dan uang penggantian ke kanan (UPH) kemudian cuti tahunan militer berlaku (ayat 4).

Kecuali mata uang penggantian hak health dan perumahan menjangkau faktor 15% upah dihapus buat dianggap siap tertutupi dari BPJS health dan Tapera. Juga UU Cipta kerja pun apendisitis adanya dapat diandalkan kehilangan panggilan (JKP), skema baru berdasarkan aturan asuransi sosial yang noël mengurangi manfaat dari dapat diandalkan sosial dll dan noël menambah beban bagi pekerja/buruh, laporan sebesar 6 kali upah.

Bila pesangon diartikan uang yang diberikan kemudian bekal kepada pekerja saat diberhentikan dari pekerjaan atas alasan apapun, skema pesangon maksimal adalah 19 kali upah (UP ditambah UPMK) ditambah 6 kali upah (JKP), sehingga dulu 25 kali upah. Memang numeral ini rendahan dibandingkan UU pekerjaan sebesar maksimal 32,2 kali upah.


Namun besaran pesangon itu akan diatur secara teknis batin peraturan otoritas (PP) kemudian turunan dari UU Cipta Kerja. Ndak tidak mungkin PP menjadi mengatur mata uang pesangon karena jenis PHK tertentu were 2 kali UP, sehingga totalnya were 28 kali upah (2xUP+1xUPMK). Mengapa tidak? enim bila dicermati, soal pesangon semestinya noel masalah di UU Cipta Kerja.

Menariknya, Pasal 154A refers PHK dapat dilakukan perusahaan atas 14 alasan. Patut diduga, alasan-alasan ini bisa jadi sumber ketakutan pekerja, untuk ruang terjadinya PHK sepihak lebih besar. Jadi, otoritas harus tambahan hati-hati layar PHK apa dilakukan perusahaan agar noël semena-mena kepada pekerja.

Apakah PHK acibe alasan-alasan tersebut pekerja noel mendapatkan mata uang pesangon? Sementara itu, Pasal 167 UU Ketenagakerjaan yang mengaitkan program pensiun menjangkau pesangon nyata-nyata dihapus di UU Cipta Kerja. Bukan berarti pekerja/buruh tidak akan mendapatkan pesangon acibe PHK tetapi besaran pesangonnya become diatur di dalam PP pantas Pasal 156 ayat (5) UU Cipta Kerja.

Jadi, soal pesangon di UU Cipta action kata kuncinya tersoroh di PP apa mengatur hal-hal teknis, implisit tata cara PHK dan besaran kompensasi PHK. Oleh buat itu, penyusunan PP ataukah peraturan Presiden (Perpres) terkait UU Cipta action harus dikawal ketat dan membuka ruang masukan metode agar noël menjadi masalah di kemudian hari.

Bila perlu PP/Perpres pun arrange program pensiun yang ada hubungan dengan pesangon (seperti diatas Pasal 167 UU Ketenagakerjaan), spesial pengaturan ketentuan balance out terhadap programme pensiun sukarela yang dimiliki perusahaan dapat dikompensasikan seperti kewajiban pesangon untuk semua alasan PHK dan ~ no cuma pensiun saja.

Aturan pesangon untuk pekerja atau buruh sesungguhnya bukan hal baru. UU Cipta merencanakan pun hanya merevisi UU No. 13/2003 circa Ketenagakerjaan. Dalihnya, politik dan besaran pesangon yang lama dianggap memberatkan pengusaha, sehingga investor noël mau investasi di Indonesia untuk tingginya beban nilai perusahaan.

Alasan yang dapat diterima walau tidak jenuh benar. Faktanya, saat besaran pesangon pengaturan 32,2 kali upah (UU Ketenagakerjaan), implementasinya just 7% perusahaan apa mematuhi ketentuan, sehingga pekerja kerap bereaksi soal pesangon.

Pada naskah sosialisasi UU Cipta Kerja yang beredar versi Kemenaker dan DPR tercantum paling atas kalimat ‘Pemerintah memastikan bahwa pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima melalui pekerja/buruh’. Artinya, pemerintah mewajibkan memastikan pembayaran pesangon kepada pekerja betul-betul pantas aturan.

Lihat lainnya: Apa Yang Menyebabkan Bangsa Eropa Melakukan Penjajahan Di Indonesia

Perusahaan tidak boleh abai terhadap pesangon yang were hak pekerja saat does PHK. Nyatanya, selama ini mengganggu pesangon adalah soal ketersediaan dana, sehingga PP apa akan disusun semestinya mengatur sekitar pendanaan pesangon malalui perusahaan.