Lessy, Mugram (2020)Analisis yuridis insolvency check menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 kyung kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. master thesis, hochschule Pelita Harapan.

*



Anda sedang menonton: Uu nomor 37 tahun 2004

*

text (Abstract)Abstract.pdf Available dibawah License creative Commons properti Non-commercial posting ulang Alike. Download (96kB) | Preview
*

*

text (ToC)ToC.pdf Available di bawah License an innovative Commons properti Non-commercial posting ulang Alike. Download (110kB) | Preview
*

*

Contributors: additional Information: uncontrolled Keywords: Subjects: Divisions: Depositing User: date Deposited: terakhir Modified: URI:

Actions (login required)

text (Chapter 1)Chapter 1.pdf Available dibawah License an imaginative Commons tulis publik Non-commercial share Alike. Download (192kB) | Preview
*

*

Abstract

Tesis ini perdebatan mengenai insolvensi seperti syarat templat kepailitan. Di dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut batin keadaan insolven “tidak mampu dibayar utang”. Keadaan insolven adalah keadaan dengan demikian aset yang dimiliki debitor tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban dibayarkan utang. Syarat Kepailitan yang terdapat di dalam Undang-Undang nomor 37 lima 2004 circa Kepailitan dan Penundaan keberpihakan Pembayaran debt hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang slam waktu tidak punya syarat insolvensi. Bab tersebut menyebabkan crowd perusahaan di Indonesia apa masih solven dipailitkan. Teisis ini disusun dengan metode penulisan tindakan yuridis normatif karena menghasilkan data yang bersifat penjelasan analitis. Sasaran penelitian menyimpulkan bahwa pertama, di amerika serikat dan Inggris arrange insolvensi seperti syarat permohonan pailit, deviasi satu cara yang used adalah balance paper insolvency test. Manner ini digunakan untuk menentukan kemapuan dibayar debitor saat slam waktu utangnya, menjangkau menilai dari aset-aset yang dimiliki debitor dibandingkan mencapai kewajibannya saat slam waktu utangnya; kedua, mencapai peran saya menerima kalimat memaksimalkan fungsinya kemudian penegak tindakan dan keadilan benar amanat Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang angka 48 lima 2009 Tetantang kekuatan Kehakiman dapat memanfaatkan insolvency test dikaitkan mencapai Undang-Undang nomor 37 lima 2004 menjadikan pilihan membayar such syarat kepailitan selain dari syarat apa sudah ditentukan karena memberikan keseimbangan dan perlindungan beraksi kepada kreditor, debitor, dan stakeholders di dalam menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional, sehingga debitor apa solven noël mudah dipailitkan. / This thesis discusses insolvency together a problem for submit bankruptcy. In the bankruptcy law, a debtor deserve to be asked for for a bankruptcy declare if the debtor is insolvent "unable to salary the debt". Insolvency is a condition where the assets owned by the debtor are inadequate to accomplish the responsibility to pay debts. Bankruptcy requirements had in Law sourse 37 tahun 2004 concerning Bankruptcy and also Postponement of utang Payment Obligations just require that there are more than two creditors and also debts that have actually matured there is no insolvency conditions. This caused plenty of companies in Indonesia that dulu still solvent to go bankrupt. This theory is structured melihat normative juridical law writing method to create descriptive analytical data. The results of the belajar conclude the first, in the unified States and Britain regulating insolvency as a requirement for bankruptcy applications, among the methods tangan kedua is the balance paper insolvency test. This technique is digunakan to determine the capability to salary the debtor in ~ maturity of his debt, by assessing the assets own by the debtor against his liabilities at maturity of the debt; second, v the function of Judges maximizing milik mereka function as regulation enforcer and also justice in accordance v the mandate of post 1 i (1) Juncto post 5 i (1) the Law mageri 48 year 2009 Challenging judicial Power have the right to utilize insolvency tests attached to Law numberi 37 tahun 2004 do the capability to pay as a condition for bankruptcy except the predetermined problems to administer balance and also legal security to creditors, debtors and stakeholders in maintaining the invest climate and also national economic growth, so the solvent debtors space not quickly bankrupt.

text (Bibliography)Bibliography.pdf Available dibawah License an imaginative Commons properti Non-commercial bagikan Alike. Download (170kB) | Preview
item Type: Creators: Lessy, Mugram
Thesis (Masters)
CreatorsNIMEmail
NIM01659180034mugram.lessy
gmail.com
ContributionContributorsNIDN/NIDKEmailThesis advisor
Sihombing, JonkerNIDN0324024801UNSPECIFIED
T 59-18 LES a
Bankruptcy ; Insolvency exam ; Judge
K regulation > K legislation (General)
University topic > existing > Faculty/School - hamon-design.com Karawaci > Faculty of regulation > grasp of LawCurrent > Faculty/School - hamon-design.com Karawaci > Faculty of regulation > master of Law
Mugram Lessy
21 Aug 2020 04:56
22 Sep 2021 06:08
http://hamon-design.com/id/eprint/10576
*
View Item

*



Lihat lainnya: Daftar Nama Hoki Untuk Usaha Yang Unik & Belum Terpakai, 50+ Nama Usaha Yang Bagus Dan Artinya

Universitas Pelita harapan Institutional hamon-design.com is powered by EPrints 3 i beg your pardon is developed by the college of Electronics and also Computer science at the university of Southampton. More information and software credits.